 |
| Dok. Pasaman post.com Media cetak dan digital Aksi Damai Cipayung Plus Pasbar: Ultimatum Keras untuk Wakil Rakyat |
Pasaman Barat - Pasaman post.com |
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Pasaman Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pasaman Barat pada Senin (1/9/2025).
Aksi gabungan empat organisasi besar (HMI, PMII, IMM, dan GMNI) ini menunjukkan kuatnya solidaritas mahasiswa, khususnya Pasaman Barat. Aksi ini tidak sekadar teriakan di jalan, melainkan sebuah gugatan keras terhadap kinerja wakil rakyat dan berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat.
Mereka mengangkat isu-isu krusial mulai dari defisit anggaran, transparansi penggunaan dana, hingga konflik agraria yang tak kunjung selesai.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Umum, Angga Raidi Lubis, menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap stagnasi pembangunan di daerah.
“Mahasiswa tidak boleh diam, Kami hadir untuk menyuarakan kebenaran yang dirasakan masyarakat. DPRD harus berbenah, karena rakyat menunggu kerja nyata, bukan sekadar janji,” tegas Angga di hadapan massa aksi.
Kehadiran gabungan empat organisasi besar ini menunjukkan kuatnya solidaritas mahasiswa untuk mengawal kepentingan rakyat.
Total ada delapan poin tuntutan yang diajukan sebagai bentuk evaluasi sekaligus desakan moral kepada para legislator.
Isu defisit anggaran menjadi salah satu titik kritik yang paling menonjol dalam aksi ini, Mahasiswa menilai Pasaman Barat sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, ironisnya masih terjebak dalam keterbatasan fiskal.
Mereka menuntut DPRD bersama pemerintah daerah segera mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, bukan sekadar menambah beban utang belanja yang justru berisiko memperparah krisis pembangunan.
Ketua IMM Pasbar, Nasrul Hadi, dalam orasinya juga menyoroti transparansi dana pokok pikiran (pokir) dewan dan kebijakan terkait kenaikan gaji pimpinan DPRD. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat.
Tuntutan lain yang digaungkan meliputi percepatan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) yang tertunda, penyelesaian konflik agraria, hingga kepastian hukum terkait tapal batas daerah.
Massa aksi akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriyono, beserta sejumlah anggota dewan. Dalam dialog terbuka, Supriyono menyampaikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa. “Terima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan masukan.
Semua aspirasi ini kami tampung dan akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kami lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD, Adriwilza, menambahkan, dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memperkuat PAD serta terus mendorong penyelesaian konflik agraria dan tapal batas.
Meski dialog berlangsung tertib, mahasiswa tetap memberikan ultimatum keras. Mereka menegaskan bahwa jika dalam waktu ke depan tidak ada progres nyata terkait delapan tuntutan yang disampaikan, maka aksi serupa akan kembali digelar dengan kekuatan massa yang lebih besar.
Aksi tersebut bahkan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan dewan, sebuah janji politik yang kini menjadi komitmen moral bagi wakil rakyat.
Aksi damai yang berlangsung selama beberapa jam ini mendapat pengawalan ketat dari aparat. Sekitar 300 personel gabungan dari Polres Pasaman Barat, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk menjaga keamanan.
Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, melalui Kabag Ops Kompol Muzhendra, mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib. “Kami apresiasi mahasiswa. Aksi ini berlangsung tertib, tidak ada benturan, semua berjalan aman. Inilah contoh menyampaikan aspirasi secara elegan,” ungkapnya.
Aksi Cipayung Plus Pasaman Barat ini menjadi gambaran bagaimana suara mahasiswa tetap relevan sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan daerah.
Tuntutan yang mereka bawa bukan hanya sekadar kritik, tetapi juga seruan agar DPRD benar-benar menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dengan lebih serius.
(Ajo AJB)
