 |
| Dok: Pasaman post Media cetak dan digital LPPKI Pasaman Barat Tegaskan Komitmen Awasi Pelayanan Publik dan Proyek Pemerintah |
Pasaman Barat - Pasaman post.com |
Divisi Pengawasan Pelayanan Publik dan Proyek Pemerintah, DPD Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Pasaman Barat, menggelar rapat Divisi pada Selasa (02/09/2025) di Sekretariat DPD.
Rapat ini dihadiri oleh anggota Divisi, diantaranya M. Roihan, M. Wahyudi, Khaidir Ali, Herman Susanto, dan Suhardianto. Keanggotaan Divisi diisi oleh figur-figur yang aktif, berkomitmen, dan memiliki kepedulian besar terhadap pengawasan pelayanan publik serta perlindungan konsumen.
Rapat dipimpin oleh Ketua Divisi, Syafril Erizon atau yang akrab disapa Ajo Uban. Dalam arahannya, Ajo menekankan pentingnya penyatuan visi dan misi di dalam kepengurusan agar Divisi dapat bekerja selaras dengan kebutuhan organisasi.
Ia juga menyoroti kesiapan dokumentasi serta langkah teknis Divisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam hal pemantauan, pengawasan, serta pelaporan terhadap pelayanan publik dan proyek pemerintah.
“kita ingin memastikan pelayanan publik benar-benar hadir untuk masyarakat, dan proyek pemerintah berjalan transparan, akuntabel, serta memberi manfaat nyata,” tegas Ajo.
Turut hadir Ketua DPD LPPKI Pasaman Barat, Bapak Andri Muzaki, C.Med., yang memberikan masukan untuk memperkuat kinerja Divisi. Dalam sambutannya, beliau menegaskan harapan besar agar Divisi Pengawasan Pelayanan Publik dan Proyek Pemerintah dapat menjadi penggerak transparansi dan akuntabilitas, sehingga LPPKI benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Menurutnya, sinergi dan kerja kolektif sangat diperlukan agar lembaga ini lebih kuat dalam menjalankan perannya.
LPPKI Pasaman Barat sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan proyek pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui Divisi Pengawasan Pelayanan Publik dan Proyek Pemerintah, lembaga ini berfokus pada pemantauan, investigasi, hingga pelaporan hasil pengawasan secara transparan.
Berbagai persoalan yang kerap muncul seperti pungutan liar, pelayanan buruk, hingga lemahnya akuntabilitas proyek menjadi perhatian utama.
Selain itu, LPPKI juga menempatkan diri sebagai pengawas independen yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Berbagai langkah akan dilakukan, mulai dari membuka posko pengaduan, memantau langsung pelayanan instansi, hingga berdialog dengan pihak terkait.
Meski tantangan seperti birokrasi tertutup atau minimnya akses data masih ada, LPPKI berkomitmen menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan pemerintah.
Dengan semangat kolektif, Divisi Pengawasan Pelayanan Publik dan Proyek Pemerintah DPD LPPKI Pasaman Barat siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Redaksi: Pasaman post
